ROSYID, ZAKKI ABDUR and Solechan, Solechan and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2021) PENGUATAN PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN). _032 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text ZAKKI ABDUR ROSYID_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB)
	Text ZAKKI ABDUR ROSYID_ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text ZAKKI ABDUR ROSYID_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text ZAKKI ABDUR ROSYID_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text ZAKKI ABDUR ROSYID_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text ZAKKI ABDUR ROSYID_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text ZAKKI ABDUR ROSYID_DAFPUS.pdf Download (131kB)

Abstract

Pemerintah merupakan seluruh organ negara yang termasuk di dalamnya ada DPR (eksekutif dan legislatif). Pemerintah mempunyai tugas pemerintahan yang harus dikerjakan. Pemerintah mempunyai tiga fungsi yang harus dilaksanakan, yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan serta fungsi pelayanan. Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan pada tahun 1999, yaitu dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Perubahan aturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menerapkan good governance. Good governance bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Berdasarkan pengertian good governance terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme di atas, good governance biasanya dirancang untuk dapat melaksanakan dan mencapai tujuan nasional.
Pemerintah desa berfungsi sebagai pengelola pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan desa. Pengawasan serta transparansi yang lemah merupakan salah satu masalah yang menjadikan lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa, yang dapat diketahui melalui kebijakan, keuangan, serta pelayanan administratif. Penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan fakta yang ada dapat mengakibatkan kecenderungan korupsi. Korupsi menjadikan penggunaan sumber daya nasional menjadi sangat terbatas. Desa Kepuhdoko merupakan salah satu desa yang masyarakatnya sangat peduli terhadap upaya pencegahan KKN.
Penelitian ini bermaksud mengkaji mengenai urgensi penguatan pengawasan serta upaya pengoptimalan pengawasan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintah desa yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Desa Kepuhdoko.
Metode penelitian yang dipakai dalam kegiatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk memperjelas suatu masalah tertentu pada waktu tertentu dengan fakta dan data yang selengkap-lengkapnya serta apa adanya. Jenis dan sumber penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk transkip wawancara dan observasi, sedangkan data primer yang didapatkan melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh atau dikumpulkan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran permasalahan di desa Kepuhdoko dengan fakta dan data yang selengkap-lengkapnya serta apa adanya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penguatan pengawasan masyarakat sangatlah penting karena peran pengawasan masyarakat untuk menjaga setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku. Selain itu, upaya pengoptimalan masyarakat dalam melakukan pengawasan program kerja pemerintah desa Kepuhdoko untuk mewujudkan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme belum optimal dilakukan misalnya kegiatan pembangunan desa.
Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pengawasan Desa, Hukum Administrasi Negara

Actions (login required)

View Item