PONGLAPIK, GREGORIUS ALISANDER and Priyono, FX. Joko and Paulus, Darminto Hartono (2021) KEBIJAKAN SUBSIDI PERIKANAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PENGATURAN SUBSIDI DALAM AGREEMENT ON SUBSDIIES AND COUNTERVAILING MEASURES. _027 HI 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text GREGORIUS ALISANDER PONGLAPIK_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text GREGORIUS ALISANDER PONGLAPIK_ABSTRAK.pdf Download (133kB)
	Text GREGORIUS ALISANDER PONGLAPIK_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text GREGORIUS ALISANDER PONGLAPIK_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	Text GREGORIUS ALISANDER PONGLAPIK_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (900kB)
	Text GREGORIUS ALISANDER PONGLAPIK_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text GREGORIUS ALISANDER PONGLAPIK_DAFPUS.pdf Download (122kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi perikanan yang melimpah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi tersebut adalah dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan untuk kegiatan penangkapan ikan dan dukungan harga bahan bakar minyak bagi kapal-kapal nelayan dalam negeri. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia tunduk pada Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (Perjanjian SCM) yang mengatur tentang ketentuan pemberian subsidi oleh negara anggota WTO.
Penelitian ini dibuat untuk meneliti apakah kebijakan subsidi perikanan di Indonesia telah sesuai dengan pengaturan subsidi yang diperbolehkan dalam Perjanjian SCM, serta untuk menganalisis potensi sengketa dan implikasi hukum terhadap kebijakan subsidi perikanan Indonesia apabila terbukti melanggar ketentuan Perjanjian SCM.
Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.
Hasil penelitian mengemukakan bahwa kebijakan subsidi perikanan di Indonesia telah memenuhi unsur-unsur tindakan subsidi yang terdapat dalam Pasal 1 Perjanjian SCM, namun bukan merupakan suatu bentuk subsidi yang dilarang dalam Pasal 3 Perjanjian SCM. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan akan diajukannya keberatan oleh negara anggota WTO lain yang menganggap kebijakan subsidi perikanan Indonesia sebagai bentuk subsidi yang dapat ditindak karena memberikan efek merugikan dalam perdagangan internasional. Penulis menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia dapat menetapkan kriteria-kriteria dari subjek penerima subsidi dan secara konsisten menggunakannya dalam kebijakan subsidi perikanan yang ada, agar subsidi yang diberikan menjadi tepat sasaran dan tidak menimbulkan lebih besarnya potensi sengketa hukum antara Indonesia dan negara anggota WTO lain.
Kata Kunci: Indonesia, Subsidi Perikanan, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

Actions (login required)

View Item