Search for collections on Undip Repository

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. -003 Acara 2021

Sahasika, Rizky Luthfiah and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. -003 Acara 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender.
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap perempuan yang berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana; kedua, apa kelemahan implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap perempuan yang berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalahmetode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dituntut untuk berperilaku baik dan penuh tanggungjawab sesuai tuntunan agama masing-masing hakim dan mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 3 Tahun 2017 pada setiap perkara yang melibatkan perempuan. adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 merupakan suatu terobosan penting dalam penanganan perempuan yang
berhadapan dengan hukum. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 secara pelaksanaannya sudah dilaksanakan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanannya. Perlu adanya sosialisasi dari lembaga-lembaga hukum terhadap masyarakat, khususnya perempuan tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui
Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung; Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 18 Jan 2024 08:27
Last Modified: 18 Jan 2024 08:27
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8657

Actions (login required)

View Item View Item