SAHASIKA, RIZKY LUTHFIAH and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. _003 Acara 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text RIZKY LUTHFIAH SAHASIKA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text RAFI RIZTYAWAN ZHAFRAN_ABSTRAK.pdf Download (56kB)
	Text RIZKY LUTHFIAH SAHASIKA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text RIZKY LUTHFIAH SAHASIKA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text RIZKY LUTHFIAH SAHASIKA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	Text RIZKY LUTHFIAH SAHASIKA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text RIZKY LUTHFIAH SAHASIKA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (48kB)
	Text RIZKY LUTHFIAH SAHASIKA_DAFPUS.pdf Download (181kB)
	Text RIZKY LUTHFIAH SAHASIKA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)

Abstract

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap perempuan yang berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana; kedua, apa kelemahan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap perempuan yang berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dituntut untuk berperilaku baik dan penuh tanggungjawab sesuai tuntunan agama masing-masing hakim dan mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 pada setiap perkara yang melibatkan perempuan. adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 merupakan suatu terobosan penting dalam penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 secara pelaksanaannya sudah dilaksanakan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Perlu adanya sosialisasi dari lembaga-lembaga hukum terhadap masyarakat, khususnya perempuan tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui
Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung; Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana

Actions (login required)

View Item