MANIK, AGRIESTER MERANI KARINA and Herawati, Ratna and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2022) ELECTRONIC VOTING DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA. _056 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Agriester Manik - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (887kB)
	Text Agriester Manik - abstrak.pdf Download (184kB)
	Text Agriester Manik - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB)
	Text Agriester Manik - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text Agriester Manik - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (712kB)
	Text Agriester Manik - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text Agriester Manik - dapus.pdf Download (345kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-XI/2013 menjadi landasan hukum bagi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dan dilaksanakan secara serentak. Artinya pemilihan terhadap anggota legislatif dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan. Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi pada saat ini, maka sejatinya teknologi mampu dimanfaatkan kedalam pelaksanaan pemilu. Sistem electronic voting (e-voting) menawarkan suatu sistem yang akan memperoleh hasil pemilu yang lebih cepat dibandingkan dengan pemilihan secara konvensional. E-voting adalah suatu perangkat pemberian suara secara elektronik, yang mana memiliki kemampuan dalam hal mempercepat tabulasi data serta mampu mencegah pemilih untuk
memilih lebih dari satu kali. E-voting sudah dimanfaatkan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) dan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila pemilu memanfaatkan sistem ini juga. Rumusan masalah pada penelitian ini, Pertama, Bagaimana pengaturan hukum penerapan e-voting dalam pemilu serentak? Kedua, Apa yang menjadi urgensi diterapkannya e-voting dalam pemilu serentak?Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber dan jenis data yang digunakan ialah menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang menggunakan artikel, buku, jurnal-jurnal dan juga hasil penelitian yang mana berkaitan dengan permasalahan, dan metode pengumpulan datanya bersumber dari kepustakaan dan metode analisis datanya ialah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui pelaksanaan pemilu telah dilakukan sejak tahun 1955, 1971 (awal masa orde baru), 1999 (awal masa reformasi) hingga pemilu terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 (dikenal sebagai pemilu secara serentak). Pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun ini memiliki dasar hukum yang berbeda-beda pula seiring atau disesuaikan dengan kebutuhan pemilu pada saat itu. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul keinginan untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu canggih
kedalam pemilu agar dilakukan secara cepat. Penerapan e-voting dalam pemilihan di Indonesia telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta mampu untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No.147/PUU-VII/2009, serta Pasal 85 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hal ini menunjukkan pilkada mampu untuk menerapkan sistem e-voting pada pemilihannya, maka pemilu juga dapat mengadopsi sistem e-voting dalam pemilihan. Urgensi penerapan e-voting dalam pemilu di Indonesia berlandas pada filosofis, yuridis, dan sosiologis negara Indonesia, serta melihat kelebihan yang dimiliki oleh e-voting ketika diterapkan ke dalam pemilu.
Kata Kunci : Pemilu secara serentak, E-voting, Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, Landasan Sosiologis

Actions (login required)

View Item