Sihotang, Medlin Lasepsia and Saraswati, Retno and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2022) PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TOBA. _057 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Medlin Lasepsia Sihotang - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (774kB)
	Text Medlin Lasepsia Sihotang - abstrak.pdf Download (123kB)
	Text Medlin Lasepsia Sihotang - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text Medlin Lasepsia Sihotang - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text Medlin Lasepsia Sihotang - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text Medlin Lasepsia Sihotang - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text Medlin Lasepsia Sihotang - dapus.pdf Download (271kB)

Abstract

Negara Indonesia memberikan kebebasan setiap orang memilih dan menjalankan agama / kepercayaannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan setiap warga negara berhak untuk menjalankan ajaran agama, kepercayaan dan peribadatan yang merupakan hak konstitusional. Namun pada kenyataannya para penganut aliran kepercayaan masih sering didiskriminasi dalam pengurusan administrasi kependudukan berupa pengosongan kolom KTP – el dan Kartu Keluarga (KK) sehingga menimbulkan pelanggaran hak konstitusional. Penelitian ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum mengenai aliran kepercayaan di Indonesia serta implikasi hukum terhadap pemenuhan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan Parmalim dalam administrasi kependudukan pasca Putusan MK No. 97 / PUU – XIV / 2016.
Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang – undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Data ini meliputi data sekunder berupa dokumen hukum primer dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tersier.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlindungan bebas beragama sebenarnya melampaui perlindungan hak – hak lainnya. Secara garis besar, kerangka normatif sudah menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan instrumen internasional yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum secara maksimal terlindungi oleh hukum Indonesia. Implikasi hukum terhadap pemenuhan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan Parmalim dalam administrasi kependudukan pasca Putusan MK RI No. 97 / PUU – XIV / 2016 adalah para penganut aliran kepercayaan mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah, adanya pengakuan terhadap ekistensi penghayat kepercayaan sehingga dapat mencatatkan data kependudukan terkait status mereka sebagai “penghayat kepercayaan” pada dokumen kependudukan. Selain itu, terdapat beberapa hak yang diterima oleh penganut aliran kepercayaan Parmalim dalam pelayanan publik. Lahirnya putusan ini juga mendorong adanya revisi/harmonisasi peraturan lain yang bertentangan dengan putusan ini, misalnya
UU No.1 PNPS Tahun 1965 dan SK Jaksa Agung No KEP108/JA/5/1984.
Pemerintah kiranya perlu mengeluarkan kebijakan atau peraturan terkait kepercayaan yang disejajarkan dengan agama dan memfasilitasi segala akses terkait pemenuhan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan seperti halnya penganut agama – agama lainnya.Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri perlu menindaklanjuti dengan sistem informasi administrasi
kependudukan, dan juga melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia mengenai putusan tersebut.
Kata Kunci: Hak Konstitusional, aliran kepercayaan, Administrasi Kependudukan

Actions (login required)

View Item