PRATAMA, KMS M FAJRI and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2020) PEMBAHARUAN KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP). _032 PDN 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text KMS M FAJRI PRATAMA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text KMS M FAJRI PRATAMA - abstrak.pdf Download (5kB)
	Text KMS M FAJRI PRATAMA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text KMS M FAJRI PRATAMA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text KMS M FAJRI PRATAMA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB)
	Text KMS M FAJRI PRATAMA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text KMS M FAJRI PRATAMA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text KMS M FAJRI PRATAMA - dapus.pdf Download (29kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi diformulasikan ke dalam RUU KUHP karena merupakan wujud dari rekodifikasi dan reunifikasi hukum pidana Indonesia. Formulasi tersebut untuk mengatasi permasalahan yuridis yang berada pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi saat ini. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa dalam pembaharuan RUU KUHP nasional tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam RUU KUHP, apa akibat hukum dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP dan apakah dengan tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam RUU KUHP sifat kekhususannya akan hilang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu alasan politik, sosiologis dan praktis. Delik yang diformulasikan bersifat core crimes. Formulasi tersebut tidak menghilangkan dari sifat
kekhususan tindak pidana korupsi bahkan delik korupsi tersebut berfungsi sebagai jembatan antara RUU KUHP dengan UU Tipikor. Pengancaman sanksi pidana dalam RUU KUHP mempunyai pola tersendiri bertujuan dari perlindungan masyarakat dan perlindungan individu tindak pidana.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, RUU KUHP, Formulasi

Actions (login required)

View Item