PRAMESTI, FAHRINDA KHANSA and Adhim, Nur and Silviana, Ana (2021) SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DIBATALKAN DENGAN KEBERADAAN BUKTI KEPEMILIKAN LETTER C (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 72/ G/ 2019/ PTUN. SMG). _027 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text FAHRINDA KHANSA PRAMEST_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text FAHRINDA KHANSA PRAMEST_ABSTRAK.pdf Download (99kB)
	Text FAHRINDA KHANSA PRAMEST_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text FAHRINDA KHANSA PRAMEST_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text FAHRINDA KHANSA PRAMEST_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text FAHRINDA KHANSA PRAMEST_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text FAHRINDA KHANSA PRAMEST_DAFPUS.pdf Download (15kB)
	Text FAHRINDA KHANSA PRAMEST_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Sertipikat hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian kuat dapat dibatalkan dengan keberadaan bukti kepemilikan letter c. Bukti letter c berfungsi sebagai catatan penarikan pajak pendaftaran tanah, namun pada persoalan tertentu dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain maka dapat membatalkan sertipikat yang merupakan produk akhir pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dibatalkannya sertipikat hak atas tanah dengan keberadaan bukti kepemilikan letter c, untuk mengetahui tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yaitu data primer menggunakan wawancara dan sekunder menggunakan bahan yang diperoleh dari bahan hukum primer sekunder.
Hasil penelitian dan pembahasan alasan sertipikat hak atas tanah dapat dibatalkan dengan bukti kepemilikan letter c karena dari pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak dapat menunjukkan alat bukti yang berkaitan dengan warkah tanah atas objek sengketa, serta hasil pemeriksaan lokasi bahwa semua pihak menunjuk pada lokasi yang sama sedangkan dasar kepemilikan para pihak yang dalam hal ini merupakan objek sengketa adalah berbeda. Tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Semarang apabila berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya lagi yaitu melaksanakan putusan pengadilan karena dianggap tidak menerapkan asas pendaftaran tanah maka Kantor Pertanahan Kota Semarang sesuai koridor kewenangannya untuk melakukan pembatalan atas objek sengketa. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah sertipikat hak atas tanah dapat dibatalkan dengan bukti kepemilikan letter c apabila dalam penerbitannya terdapat cacad administrasi.
Kata Kunci: Sertipikat Hak Atas Tanah, Tanggung Jawab Kantor Pertanahan

Actions (login required)

View Item