Risdianto, Jeane Stevani (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK KORBAN KREDIT FIKTIF. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Jeane cover.pdf - Accepted Version Download (136kB)

Abstract

Kegiatan perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan
demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan yang tertera
pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Faktanya saat ini masih
terdapat bank yang kurang memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian
tersebut. Akibatnya banyak terjadi kejahatan dan fraud yang dilakukan oleh pihak internal
bank. Salah satu kejahatan yang terjadi di dunia perbankan adalah kredit fiktif atau kredit
topengan. Dalam kejahatan ini debitur atau nasabah yang tercatat sebagai peminjam
kredit tidak ada atau bisa juga dilakukan atau digunakan pemakaian data nasabah secara
ilegal serta jaminan yang diajukan dalam peminjaman kredit tidak sesuai dengan
perjanjian kredit. Kredit fiktif juga dapat diartikan sebagai tindakan memalsukan data�data nasabah akibat dari adanya kejahatan ini, nasabah menjadi kurang percaya dengan
dunia perbankan. Sehingga pentingnya dilakukan perlindungan terhadap nasabah bank
korban kredit fiktif. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu
bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit fiktif pada bank pembangunan
daerah papua ? bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban
kredit fiktif ?
Metode Penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis
empiris. Sumber data penelitian yang dipakai merupakan sumber data primer dan sumber
data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara kepada
pegawai bank pembangunan daerah papua dan pengacara.
Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah faktor - faktor yang mempengaruhi
terjadinya kredit fiktif yang dilakukan oleh mantan karyawan bank pembangunan daerah
papua yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan cara
melakukan rekayasa laporan keuangan agar dapat mencairkan dana kredit fiktif dari bank
sehingga dana dari hasil kredit fiktif tersebut digunakan untuk menunjang dan
mengembangkan usaha pribadi yang dimiliki pelaku. Adanya tekanan ekonomi dalam
keuangan, memiliki gaya hidup yang tidak seimbang dengan kemampuan dan juga
kebutuhan akan modal dalam membiayai usaha bisnis pribadi milik pelaku membuat
pelaku memiliki utang, yang jumlahnya sangat besar dan tidak bisa dilunasi sesuai batas
jatuh tempo yang telah disepakati. Hal ini yang menyebabkan pelaku melakukan kredit
fiktif dengan memanfaatkan jabatannya selaku Kepala Cabang Bank Papua Enarotali
sehingga pelaku memiliki kekuatan yang lebih dominan dari pada pegawai lain dalam
pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada debitur. Perlindungan hukum
yang diterima oleh nasabah bpd yang datanya digunakan tanpa izin dalam kasus ini
adalah perlindungan hukum secara preventif dimana nasabah tersebut nama baiknya
dipulihkan oleh pihak bank, sehingga nasabah bank tersebut bisa mengajukan pinjaman
lagi pada BPD Papua. Perlindungan hukum yang diterima oleh bank papua berdasarkan
putusan no:1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Jap yaitu sebagian dana dikembalikan kepada bank
dan sebagian lagi diberikan kepada negara. Pengembalian ini dilakukan dengan cara
menjual harta benda karyawan yang telah disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum

Actions (login required)

View Item