Search for collections on Undip Repository

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS (OVER CAPACITY) DI LEMBAGA PEMASAYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA. -023 PDT 2021

AMBARITA, MELISA and Pujiyono, Pujiyono and Rochaeti, Nur (2021) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS (OVER CAPACITY) DI LEMBAGA PEMASAYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA. -023 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana. Maraknya kejahatan di Indonesia saat ini membuat kondisi lembaga
pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas karena banyaknya jumlah narapidana, salah satu faktor penyebab adalah narapidana narkotika yang mencapai lebih dari 50% dari total narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kelebihan
kapasitas di lembaga pemasyarakata berakibat pada terhambatnya proses pembinaan yang diterima narapidana. Sehingga diperlukan adanya suatu upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Bertujuan untuk meneliti bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kelebihan kapasitas (over capacity) dalam lembaga pemasyarakatan khusus narkotika saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam
upaya menanggulangi kelebihan kapasitas (over capacity) dalam lembaga pemasyarakatan khusus narkotika di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan utama yang digunakan
yaitu pendekatan perundang-undangan, melalui bahan hukum dan data-data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hukum pidana terhadap kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan khusus narkotika saat ini dengan memberikan rehabilitasi terhadap penyalaguna narkotika, asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas
dan grasi. Mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan diperlukan strategi kebijakan hukum pidana baik secara formulasi, aplikasi, dan eksekusi terhadap korban penyalahguna narkotika yang sebaiknya mendapatkan sanksi
berupa rehabilitasi, denda, dan pelatihan kerja yang bermanfaat bagi penyalahguna narkotika di Indonesia.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kelebihan Kapasitas, Lembaga
Pemasyarakatan, Narkotika

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 18 Jan 2024 07:24
Last Modified: 18 Jan 2024 07:24
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8077

Actions (login required)

View Item View Item