AMBARITA, MELISA and Pujiyono, Pujiyono and Rochaeti, Nur (2021) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS (OVER CAPACITY) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA. _023 PDN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Melisa Ambarita_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text Melisa Ambarita_ABSTRAK.pdf Download (188kB)
	Text Melisa Ambarita_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text Melisa Ambarita_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text Melisa Ambarita_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text Melisa Ambarita_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (801kB)
	Text Melisa Ambarita_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text Melisa Ambarita_DAFPUS.pdf Download (424kB)

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana. Maraknya kejahatan di Indonesia saat ini membuat kondisi lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas karena banyaknya jumlah narapidana, salah satu faktor penyebab adalah narapidana narkotika yang mencapai lebih dari 50% dari total narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan berakibat pada terhambatnya proses pembinaan yang diterima narapidana. Sehingga diperlukan adanya suatu upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Bertujuan untuk meneliti bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kelebihan kapasitas (over capacity) dalam lembaga pemasyarakatan khusus narkotika saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kelebihan kapasitas (over capacity) dalam lembaga pemasyarakatan khusus narkotika di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan utama yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, melalui bahan hukum dan data-data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hukum pidana terhadap kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan khusus narkotika saat ini dengan memberikan rehabilitasi terhadap penyalaguna narkotika, asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas dan grasi. Mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan diperlukan strategi kebijakan hukum pidana baik secara formulasi, aplikasi, dan eksekusi terhadap korban penyalahguna narkotika yang sebaiknya mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi, denda, dan pelatihan kerja yang bermanfaat bagi penyalahguna narkotika di Indonesia.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kelebihan Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika

Actions (login required)

View Item