Vitasari, Diana Agatha and Suradi, Suradi and Turisno, Bambang Eko (2021) BERLAKUNYA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT SETELAH ADANYA PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 431/PDT.G/2016/PN.SMG). _083 PDT 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 083 Diana Agatha Vitasari-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (953kB)
	Text 083 Diana Agatha Vitasari-abstrak.pdf Download (202kB)
	Text 083 Diana Agatha Vitasari-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text 083 Diana Agatha Vitasari-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text 083 Diana Agatha Vitasari-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text 083 Diana Agatha Vitasari-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text 083 Diana Agatha Vitasari-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text 083 Diana Agatha Vitasari-dapus.pdf Download (323kB)
	Text 083 Diana Agatha Vitasari-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (38MB)

Abstract

Perjanjian perdamaian setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap pada praktik di pengadilan masih sering terjadi, seperti pada perkara perdata No. 431/Pdt.G/2016/PN.Smg. Hal ini menimbulkan pertanyaan dapatkah para pihak mengadakan perjanjian perdamaian setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan bagaimana akibat hukumnya, serta bagaimana apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi pada perjanjian perdamaian tersebut.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, dan menggunakan data sekunder, serta menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian perdamaian yaitu Pasal 1320 KUHPerdata tentang kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal; Pasal 1851 ayat 2 KUHPerdata tentang perdamaian dibuat secara tertulis; Pasal 1854 KUHPerdata tentang harus ada perselisihan antara kedua belah pihak dan harus ada timbal balik dalam hal pengorbanan dari para pihak; dan Pasal 1852 ayat 1 KUHPerdata tentang untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan melakukan pencabutan sita eksekusi dan pencabutan perkara No. 12/Pdt.Eks/2018/PN.Smg jo No. 431/Pdt.G/2016/PN.Smg guna menghentikan perkara. Serta, apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian perdamaian tersebut maka eksekusi tetap dapat berjalan dengan mengesampingkan perjanjian perdamaian karena harus melaksanakan isi amar putusan perkara perdata No.
431/Pdt.G/2016/PN.Smg.
Kata Kunci : Perdamaian, Perjanjian Perdamaian, Putusan Haki

Actions (login required)

View Item