PURNANINGRUM, SAGETA and Hardjanto, Untung Sri and Herawati, Ratna (2021) PENGATURAN HAK POLITIK (HAK PILIH) ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. _004 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text SAGETA PURNANINGRUM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text SAGETA PURNANINGRUM_ABSTRAK.pdf Download (115kB)
	Text SAGETA PURNANINGRUM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text SAGETA PURNANINGRUM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text SAGETA PURNANINGRUM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text SAGETA PURNANINGRUM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text SAGETA PURNANINGRUM_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text SAGETA PURNANINGRUM_DAPUS.pdf Download (260kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Salah satu cara mewujudkan demokrasi di Indonesia adalah dengan melakukan Pemilihan Umum. Diadakannya Pemilu di Indonesia merupakan sebagai wadah untuk warga negara Indonesia dapat menyalurkan hak politiknya berupa hak pilih. Anggota TNI dan POLRI merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang seharusnya memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara pada umumnya. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengaturan hak politik yang berupa hak pilih anggota TNI dan POLRI dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dan Implikasi hak politik terkait hak memilih dari Putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014.
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dengan demikian hak politik warga negara yang mengatur hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak memilih) merupakan hak yang dijamin oleh pemerintah. Namun dalam pengaturannya hingga saat ini anggota TNI dan POLRI tidak dapat menggunakan hak politik berupa hak memilihnya. Fakta tersebut melahiran pro dan kontra serta melahirkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan mengkaji dari beberapa sumber serta peraturan perundang – undangan terkait, bahwa perkembangan pengaturan hak politik yang berupa hak pilih anggota TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum di Indonesia ini dibagi menjadi 3 (tiga) periode yaitu, Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi dimana dari ketiga periode tersebut mengalami penurunan atas hak konstitusional yang dimiliki oleh anggota TNI dan POLRI berupa hak memilih dalam Pemilihan Umum. Penurunan tersebut semakin terlihat pasca putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014 dimana faktanya sampai saat ini pengaturan tentang hak memilih anggota TNI dan POLRI belum juga mendapatkan kepastian hukum dan anggota TNI dan POLRI seperti kehilangan hak tersebut sebagai warga negara Indonesia.
Guna menyikapi hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyarankan untuk adanya pengkajian ulang oleh Pemerintah terkait peraturan perundang – undangan yang mengatur hak memilih anggota TNI dan POLRI. MK dalam memutuskan sebuah perkara yang berhubungan dengan HAM akan tetap berprinsip bahwa segala Hak Asasi tetap dapat dibatasi apabila dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945.
Kata Kunci : Hak Politik, Pemilu, TNI dan POLRI

Actions (login required)

View Item