ANDRI, FRANSISKUS and Herawati, Ratna and Saraswati, Retno (2021) ANALISIS PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. _058 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Fransiskus Andri_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text Fransiskus Andri_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text Fransiskus Andri_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text Fransiskus Andri_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text Fransiskus Andri_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB)
	Text Fransiskus Andri_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text Fransiskus Andri_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text Fransiskus Andri_DAFPUS.pdf Download (121kB)

Abstract

Pemilihan umum, yang merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk melaksanakan hak konstitusionalnya. Dalam sejarahnya pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan-perubahan, diantaranya adalah berdirinya lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses pelaksanaan pemilu serta berkembangnya bentuk sengketa yang terjadi sejak sebelum, selama dan setelah proses pemilihan umum. Konstruksi kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada sampai saat ini masih berdinamika menjadi format ideal. Pada saat yang sama, kewenangan penyelesaian sengketa pemilu yang terbagi ke banyak lembaga juga menuntut dilakukannya penyederhanaan. Fakta itu menghendaki untuk dilakukannya rekonstruksi terkait penyelesaian semua jenis masalah hukum pemilu, termasuk sengketa hasil pilkada. Metode pendekatan yang dipergunakan di dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya lembaga yang mengakomodir penyelesaian sengketa pemilu dipengaruhi oleh politik hukum pembentukan dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum. Lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Pengadilan Umum, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi membuat banyaknya birokrasi untuk mendapatkan keadilan. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa pemilihan umum harus ditata ulang untuk mengefisiensikan sistem penyelesaian sengketa pemilu.
Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, pengadilan pemilu, lembaga.

Actions (login required)

View Item