MANALU, FERNANDO HASIHOLAN and Diamantina, Amalia and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2021) IMPLIKASI PENUNJUKAN PEJABAT POLRI MENJADI PENJABAT GUBERNUR DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAH PADA PILKADA SERENTAK. _030 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text FERNANDO HASIHOLAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text FERNANDO HASIHOLAN_ABSTRAK.pdf Download (84kB)
	Text FERNANDO HASIHOLAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text FERNANDO HASIHOLAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text FERNANDO HASIHOLAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text FERNANDO HASIHOLAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text FERNANDO HASIHOLAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text FERNANDO HASIHOLAN_DAFPUS.pdf Download (246kB)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak merupakan suatu proses pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang dilaksanakan secara serentak dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada Dalam masa transisi Pilkada adanya kekosongan jabatan kepala daerah yang diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur sampai dilantiknya Gubernur. Pengisian Penjabat (Pj) Gubernur dari Institusi Kepolisian Negara Republik memiliki perbedaan antara tugas dan wewenang Kepolisian dengan tugas dan wewenang Kepala Daerah dalam memimpin suatu daerah otonom. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan permasalahan baik dari penyelenggaraan pemerintah daerah ataupun proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dengan demikian, dirumuskan suatu permasalahan yaitu
bagaimana legalitas dari penunjukan pejabat Polri menjadi Penjabat (Pj) gubernur dalam pilkada serentak. Selanjutnya, membahas tentang implikasi dari penunjukan Pejabat Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur pada masa transisi Pilkada Serentak di Indonesia, sehingga menarik untuk dibahas dalam penulisan hukum ini.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data kepustakaan serta metode analisis data adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan dari hasil penelitian penulisan hukum ini, maka dapat diketahui bahwa: pertama, dengan adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penunjukan posisi Penjabat (Pj) Gubernur yang diisi oleh Pejabat Polri pada masa Pilkada Serentak maka pengisian tersebut dapat dianggap tidak legal atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; kedua, implikasi dari penunjukan Pejabat Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur dapat dilihat dari tugas dan fungsi Polri yang berbeda dengan tugas dan fungsi kepala daerah, sehingga hal ini menyebabkan adanya implikasi baik di bidang politik maupun hukum. Pada bidang politik adanya kemungkinan Penjabat (Pj) Gubernur memihak salah satu paslon yang merupakan pensiunan polri dan menimbulkan kebangkitan dwi fungsi ABRI dalam ranah sipil. Akibat lainnya, pada bidang hukum yang dimana adanya perbedaan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan tumpang tindih aturan dalam proses pilkada serentak.
Kata Kunci: Pilkada Serentak, Penjabat (Pj) Gubernur, Implikasi, Pejabat Polri

Actions (login required)

View Item