SARI, HAYYU QOMARYAH FITRIA and Sonhaji, Sonhaji and Azhar, Muhamad (2021) URGENSI PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ALIH DAYA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DI KOTA BONTANG. _057 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Hayyu Qomaryah Fitria Sari_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text Hayyu Qomaryah Fitria Sari_ABSTRAK.pdf Download (102kB)
	Text Hayyu Qomaryah Fitria Sari_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text Hayyu Qomaryah Fitria Sari_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text Hayyu Qomaryah Fitria Sari_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text Hayyu Qomaryah Fitria Sari_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text Hayyu Qomaryah Fitria Sari_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text Hayyu Qomaryah Fitria Sari_DAFPUS.pdf Download (109kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, mengenai pengaturan hak pekerja alih daya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Alih Daya di Kota Bontang; Kedua, untuk mengetahui arti penting (urgensi) yang dimaksud terhadap perlindungan hak pekerja alih daya dalam sistem jaminan sosial daerah di Kota Bontang.
Metode penelitian ini menggunakan penulisan yuridis-normatif, yang mana dalam hal spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif – analitis dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti kepustakaan (data sekunder) yakni berupa asas –asas hukum atau keserasian hukum positif (peraturan perundang – undangan) dan sebagainya.
Hasil penulisan hukum ini menunjukkan bahwa; Pertama, pengaturan pemberian hak pekerja Alih daya di Kota Bontang belum sepenuhnya diberikan berdasarkan ketentuan hukum Undang–Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut diketahui bahwa kriteria perlindungan hak tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu perlindungan hak dasar pekerja, perlindungan perjanjian kerja, perlindungan hak jaminan sosial tenaga kerja, dan perlindungan upah sedangkan di dalam Peraturan Daerah tersebut belum mencakup seluruhnya. Kedua, mengenai urgensi pemberian perlindungan hak pekerja alih daya dalam sistem jaminan sosial daerah di Kota Bontang dalam penerapan pengaturan terhadap Peraturan Daerah Kota Bontang, masih terdapat adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai alasan baik dari perusahaan maupun pekerjanya. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi lebih lanjut atau penambahan tertulis pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya terhadap penjelasan pembahasan lebih rinci dan spesifik mengenai komponen – komponen pemberian perlindungan hak pekerja alih daya, juga perlunya sikap tegas oleh Pemerintah dalam pelaksanaan peraturan serta penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar atau tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah salah satunya dengan sanksi administratif.
Kata Kunci : Alih Daya, Perlindungan Hak Pekerja, Jaminan Sosial

Actions (login required)

View Item