IRFANANDA, RANDI and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2020) TINJAUAN KEWENANGAN MENIKAH BAGI TRANSEKSUAL YANG SUDAH MELAKUKAN OPERASI PENGGANTIAN KELAMIN (KAJIAN DARI ASPEK UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013). _078 PDT 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Randi Irfananda-Januari_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Randi Irfananda-Januari_ABSTRAK.pdf Download (4kB)
	Text Randi Irfananda-Januari_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text Randi Irfananda-Januari_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text Randi Irfananda-Januari_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Randi Irfananda-Januari_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text Randi Irfananda-Januari_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text Randi Irfananda-Januari_DAFPUS.pdf Download (127kB)

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, lewat sebuah perkawinan pula seseorang dapat melanjutkan keturunan yang sah sekaligus merupakan pemenuhan Hak Asasi seorang warga negara yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945, sehingga setiap warga negara memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan perkawinan tanpa terkecuali bagi transeksual yang belum mendapat pengesahan pengadilan atas perubahan kelaminnya.
Tujuan penelitian untuk mengetahui hukum Indonesia memandang operasi perubahan kelamin serta kewenangan menikah transeksual yang sudah melakukan operasi perubahan kelamin tetapi belum mendapat pengesahan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan Undang-Undang, dimana spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan data yang digunakan secara studi pustaka.
Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa operasi penggantian kelamin berdasar UU Adminduk dianggap sebagai suatu peristiwa penting yang perlu dilakukan pencatatan setelah mendapat pengesahan pengadilan atas perubahan jenis kelamin yang telah dilakukan. Bagi seorang transeksual yang belum mendapat pengesahan pengadilan atas operasi perubahan kelamin yang telah dilakukan maka orang tersebut dianggap masih berjenis kelamin lahiriahnya, sehingga hanya dapat melakukan perkawinan dengan pasangan jenis kelamin lahiriahnya dan bila melakukan perkawinan dengan pasangan jenis kelamin setelah operasi maka perkawinan tersebut dianggap perkawinan sejenis.
Adapun saran yang diberikan penulis adalah adanya aturan pelaksana dari UU kesehatan yang mengatur operasi perubahan kelamin, kemudian permohonan penetapan pengadilan diajukan sebelum operasi perubahan kelamin dilakukan dan adanya sebuah perubahan kata perubahan menjadi penyesuaian dalam perpres 25 tahun 2008. Serta adanya penafsiran mengenai pria dan wanita dalam UUP adalah pria dan wanita secara lahiriah.
Kata Kunci : Kewenangan, Perkawinan, Transeksual, Penggantian Kelamin

Actions (login required)

View Item