NINGRUM, AJENG TRIANA and Utama, Kartika Widya and Aidi, Zil (2021) IMPLEMENTASI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU WEWENANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH. _009 Acara 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text AJENG TRIANA NINGRUM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text AJENG TRIANA NINGRUM_ABSTRAK.pdf Download (169kB)
	Text AJENG TRIANA NINGRUM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text AJENG TRIANA NINGRUM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text AJENG TRIANA NINGRUM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text AJENG TRIANA NINGRUM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text AJENG TRIANA NINGRUM_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text AJENG TRIANA NINGRUM_DAFPUS.pdf Download (264kB)
	Text AJENG TRIANA NINGRUM_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Kejaksaan memiliki kedudukan penting dalam tatanan hukum di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut tidak sebatas pada bidang Pidana saja. Hal ini tertuang dalam pasal 30 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan kejaksaan juga memiliki kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam memberikan Bantuan Hukum sebagai salah satu kewenangan di bidang Perdata dan (TUN) yang diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Guna mengkaji lebih dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam memberikan Bantuan Hukum.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi Bantuan Hukum belum berjalan secara optimal karena adanya faktor penghambat antara lain tidak adanya pengaturan tegas terkait penggunaan Bantuan Hukum, sudah tersedianya kantor hukum secara internal oleh instansi/lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD. Sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan peraturan baru tentang perkara yang melibatkan instansi pemerintah wajib diwakilkan oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan Bantuan Hukum sebagai salah satu fasilitas Negara melalui Kejaksaan dapat berjalan secara optimal.
Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum, Perdata, TUN

Actions (login required)

View Item