RIZTYAWAN ZHAFRAN, RAFI and Dwi Baskoro, Bambang and Sukinta, Sukinta (2021) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TERHAMBATNYA UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT PADA TAHAP PENYELIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM. - 013 Acara 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Sampai dengan saat ini setidaknya terdapat dua belas peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, namun masih terhambat sehingga belum dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah mekanisme penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM?
(2) Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat pada tahap penyelidikan dan upaya-upaya untuk mengatasinya?
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, mengenai metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (literature research), sementara metode analisis data yang digunakan
adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mekanisme penyelidikan pelanggaran HAM yang berat terdiri dari pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penyelidikan projusticia perkara pelanggaran HAM yang berat.
Terhambatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat ini dikarenakan dua faktor yang mana upaya-upaya untuk mengatasinya ialah dilakukannya Pra Penyidikan oleh penyidik, dilakukannya pertemuan intensif antara kedua lembaga,
serta dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pada penulisan ini, menyimpulkan bahwa perlu ada dekonstruksi terkait
dengan hubungan antara Komnas HAM selaku penyelidik dan Jaksa Agung selaku penyidik, yakni dengan dirumuskannya prosedur asistensi terhadap penyelidik oleh penyidik agar dapat bersama-sama menyelesaikan berkas penyelidikan. Kemudian, diberikannya wewenang penyidikan atau penuntutan
perkara pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM.
Kata Kunci : Penyelidikan, Pelanggaran HAM yang berat, Pengadilan HAM

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	31 Oct 2023 02:41
Last Modified:	31 Oct 2023 02:41
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7896

Actions (login required)

View Item