ZHAFRAN, RAFI RIZTYAWAN and Baskoro, Bambang Dwi and Sukinta, Sukinta (2021) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TERHAMBATNYA UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT PADA TAHAP PENYELIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM. _013 Acara 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text RAFI RIZTYAWAN ZHAFRAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text RAFI RIZTYAWAN ZHAFRAN_ABSTRAK.pdf Download (56kB)
	Text RAFI RIZTYAWAN ZHAFRAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text RAFI RIZTYAWAN ZHAFRAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text RAFI RIZTYAWAN ZHAFRAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text RAFI RIZTYAWAN ZHAFRAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text RAFI RIZTYAWAN ZHAFRAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text RAFI RIZTYAWAN ZHAFRAN_DAFPUS.pdf Download (225kB)

Abstract

Sampai dengan saat ini setidaknya terdapat dua belas peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, namun masih terhambat sehingga belum dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah mekanisme penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM? (2) Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat pada tahap penyelidikan dan upaya-upaya untuk mengatasinya?
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, mengenai metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (literature research), sementara metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mekanisme penyelidikan pelanggaran HAM yang berat terdiri dari pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penyelidikan projusticia perkara pelanggaran HAM yang berat. Terhambatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat ini dikarenakan dua faktor yang mana upaya-upaya untuk mengatasinya ialah dilakukannya Pra Penyidikan oleh penyidik, dilakukannya pertemuan intensif antara kedua lembaga, serta dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pada penulisan ini, menyimpulkan bahwa perlu ada dekonstruksi terkait dengan hubungan antara Komnas HAM selaku penyelidik dan Jaksa Agung selaku penyidik, yakni dengan dirumuskannya prosedur asistensi terhadap penyelidik oleh penyidik agar dapat bersama-sama menyelesaikan berkas penyelidikan. Kemudian, diberikannya wewenang penyidikan atau penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM.
Kata Kunci : Penyelidikan, Pelanggaran HAM yang berat, Pengadilan HAM

Actions (login required)

View Item