Septiarini, Nur Azizah and Hardjanto, Untung Sri and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2021) TINJAUAN YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA SEBAGAI POSITIVE LEGISLATURE DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. _010 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text NUR AZIZAH SEPTIARINI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)
	Text NUR AZIZAH SEPTIARINI_ABSTRAK.pdf Download (204kB)
	Text NUR AZIZAH SEPTIARINI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text NUR AZIZAH SEPTIARINI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	Text NUR AZIZAH SEPTIARINI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	Text NUR AZIZAH SEPTIARINI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (626kB)
	Text NUR AZIZAH SEPTIARINI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text NUR AZIZAH SEPTIARINI_DAFPUS.pdf Download (328kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi secara teori menurut Hans Kelsen memiliki kewenangan sebagai negative legislature yaitu memberikan putusan yang hanya membatalkan norma dalam suatu materi muatan Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD. Namun, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak hanya memberikan putusan yang bersifat negative legislature saja tetapi memberikan beberapa putusan yang bersifat positive legislature dalam pengujian
Undang-Undang. Putusan tersebut diantaranya adalah Putusan MK Nomor 5/PUU-IV/2006 yang diputus dengan ultra petita, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 yang diputus dengan konstitusional bersyarat, Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang diputus dengan merumuskan norma baru, dan Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang diputus dengan inkonstitusional bersyarat.
Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji konstitusionalitas dan analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature dalam pengujian Undang-Undang di bidang Hukum Tata Negara.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature merupakan perluasan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang yang diberikan oleh UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap putusan-putusan yang bersifat positive legislature dalam pengujian Undang-Undang di bidang Hukum Tata Negara yaitu bertujuan untuk memberikan keadilan substantif bagi masyarakat, diberikan dalam keadaan mendesak, dan menghindari kekosongan hukum apabila materi undang-undang dibatalkan sehingga menghindari kekacauan hukum (chaos).
Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu perlunya penambahan instrument hukum mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan pengaturan terkait sahnya putusan yang bersifat positive legislature dengan melalukan perubahan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Putusan yang Bersifat Positive Legislature, Pengujian Undang-Undang.

Actions (login required)

View Item