Septiarini, Nur Azizah and Sri Hardjanto, Untung and Testya A.L.W, Lita (2021) TINJAUAN YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA SEBAGAI POSITIVE LEGISLATURE DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. - 010 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi secara teori menurut Hans Kelsen memiliki kewenangan
sebagai negative legislature yaitu memberikan putusan yang hanya membatalkan
norma dalam suatu materi muatan Undang-Undang yang bertentangan dengan
UUD. Namun, dalam perkembangannya Mahkamah Konstutusi di Indonesia tidak
hanya memberikan putusan yang bersifat negative legislature saja tetapi
memberikan beberapa putusan yang bersifat positive legislature dalam pengujian
Undang-Undang. Putusan tersebut diantaranya adalah Putusan MK Nomor 5/PUU�IV/2006 yang diputus dengan ultra petita, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009
yang diputus dengan konstitusional bersyarat, Putusan MK Nomor 11/PUU�VIII/2010 yang diputus dengan merumuskan norma baru, dan Putusan MK Nomor
13/PUU-XVI/2018 yang diputus dengan inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan
hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji konstitusionalitas dan analisis terhadap
pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive
legislature dalam pengujian Undang-Undang di bidang Hukum Tata Negara.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature merupakan perluasan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang yang diberikan oleh UUD
NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap putusan-putusan yang bersifat positive
legislature dalam pengujian Undang-Undang di bidang Hukum Tata Negara yaitu bertujuan untuk memberikan keadilan substantif bagi masyarakat, diberikan dalam keadaan mendesak, dan menghindari kekosongan hukum apabila materi undang�undang dibatalkan sehingga menghindari kekacauan hukum (chaos). Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu perlunya penambahan instrument hukum mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive
legislature dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan pengaturan terkait sahnya putusan yang bersifat positive legislature dengan melalukan perubahan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Putusan yang Bersifat Positive
Legislature, Pengujian Undang-Undang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	31 Oct 2023 02:41
Last Modified:	31 Oct 2023 02:41
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7892

Actions (login required)

View Item