PRASTYANINGRUM, OXTANIA and Sri Hardjanto, Untung and Gading P, Sekar Anggun (2021) PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - 027 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Penelitian berjudul ”PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH” dilatarbelakangi oleh seringnya setelah sebuah kebijakan daerah dibuat dan disahkan, pelaksanaan dari kebijakan daerah tersebut tidak diawasi apakah telah tepat sasaran, untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam setiap kebijakan, serta untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian masalah yang timbul sesuai fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dengan rumusan masalah mencakup bagaimana pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah Kabupaten Grobogan berikut kendala yang dialami dalam melaksanakan fungsi tersebut beserta upaya mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yang diperoleh melalui studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten Grobogan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan yakni menyiapkan materi kebijakan yang akan dievaluasi oleh Dinas terkait sebagai pelaksana kebijakan, tahap pelaksanaan yaitu tahap mengumpulkan data dan informasi
pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten Grobogan di lapangan oleh Dinas pelaksana melalui berbagai metode, dan tahap pelaporan dan penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan yaitu tahap pembahasan hasil pemantauan dilapangan yang kemudian di evaluasi bersama Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.
Kendala dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten Grobogan adalah langkah prosedural yang berpengaruh pada tenggang waktu pelaksanaan dan belum tercipta budaya evaluasi sehingga
kekurangan sumber daya manusia sebagai evaluator yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dan terarah dalam menjalankan pemantuaan dan evaluasi suatu kebijakan. Solusi terhadap kendala tersebut adalah membentuk tim khusus ahli untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang kemudian membuat wadah birokrasi secara online khusus pelaporan pematauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah untuk mempersingkat waktu dalam website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
Kata Kunci: Fungsi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Sekretariat Daerah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	31 Oct 2023 02:41
Last Modified:	31 Oct 2023 02:41
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7865

Actions (login required)

View Item