Karsudin, Karsudin (2022) KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) karsudin cover.pdf - Accepted Version Download (492kB)

Abstract

Pemafaan merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman. Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan, maka menurut konsep RKUHP dasar pembenaran atau justifikasi adanya tindak pidana, tidak hanya pada “tindak pidana” (syarat objektif) dan “kesalahan” (syarat subjektif), tetapi juga pada “tujuan/pedoman pemidanaan”. Dengan mengingat “tujuan dan pedoman pemidanaan” maka dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun “tindak pidana” dan “kesalahan” telah terbukti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara konseptual telah ada pergeseran yang sebelumnya bersifat kaku/absolut berubah menjadi model keseimbangan yang fleksibel. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kebijakan Formulasi Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Positif Saat Ini?, 2) Bagaimana Kebijakan Formulasi Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia? Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Dapat ditarik sebuah pemikiran bahwa dalam kebijakan formulasi hukum pidana saat ini baik dari Kuhp/WvS dan Undang – undang Khusus diluar Kuhp masih belum memilki dan memasukan secara eksplisit dan jelas mengenai permaafan hakim bagi pidana yang dipandang ringan dan dipandang tidak perlu dipidanakan. Dapat dikatakan kebijakan formulasi hukum pidana saat ini tidak ada nilai permaafan secara murni dari hakim, hukum pidana saat ini masih menggunakan asas hukum yang kaku “Tiada maaf bagimu” sehingga seakan pidana penjara adalah obat terakhir untuk para pembuat delik yang melakukan tindak pidana sesuai Kuhp/WvS yang sangat bercorak liberalis. (2) Tujuan dari Kebijakan formulasi Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek dan koreksi yudisial terhadap asas legalitas, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk merehabilitasi si pelaku tindak pidana.

Actions (login required)

View Item