GUSTIANASARI, WINDA and Mahmudah, Siti and Saptono, Hendro (2022) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PT KAMPOENG KURMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 18/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 231/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA JKT. PST). _079 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text WINDA GUSTIANASARI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	Text WINDA GUSTIANASARI - abstrak.pdf Download (14kB)
	Text WINDA GUSTIANASARI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text WINDA GUSTIANASARI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text WINDA GUSTIANASARI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text WINDA GUSTIANASARI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text WINDA GUSTIANASARI - dapus.pdf Download (77kB)

Abstract

Utang adalah kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian atau undang-undang dan utang wajib untuk dibayar oleh debitor. Utang dapat diselesaikan dengan kepailitan atau PKPU. Permohonan pailit atau PKPU dapat diterima apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun apabila persyaratan permohonan tidak dipenuhi, permohonan pailit atau PKPU akan ditolak oleh Majelis Hakim. Kreditor yang memiliki piutang kepada debitor masih dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kembali haknya.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Asas Nebis in Idem tidak berlaku di dalam perkara kepailitan dan PKPU. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak melarang penyelesaian utang melalui kepailitan dan PKPU yang diajukan secara berulang-ulang. Kreditor dapat memohonkan pailit dan PKPU secara berulang sebagaimana pada Putusan Nomor Putusan Nomor 231/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn. Niaga Jkt.Pst dan permohonan akan diterima selama memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Asas Nebis in Idem

Actions (login required)

View Item