ZULKARNANTO, NAUVAL AKBAR and Santoso, Budi and Saptono, Hendro (2022) IMPLEMENTASI MONOPOLI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. -082 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Keterlibatan negara dalam pengelolaan cabang produksi vital perlu dipandang sebagai suatu usaha kolektif guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bentuk keterlibatan negara tersebut salah satunya adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan badan usaha
yang diibaratkan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat yang mana pada saat yang sama adalah berorientasi mengurus
warga negara, sedangkan di saat yang sama pula merupakan sayap bisnis yang berupaya mencari keuntungan optimal.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai
bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan�peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti
sambil menganalisannya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang diamanatkan negara dalam rangka pengelolaan aset�aset vital negara guna menjamin kemakmuran dan kebutuhan rakyat serta meningkatkan perekonomian nasional. Hak tersebut berkaitan erat dengan amanat konstitusi pada Pasal 33 UUD NRI 1945 dimana atas dasar demi melindungi kepentingan hidup rakyat, maka diperbolehkan bagi negara untuk menguasai bumi
dan air berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Meskipun demikian, negara tetap memberikan pembatas terhadap usaha apa saja yang dapat dilakukan secara
monopoli oleh BUMN sebagaimana dikuatkan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kata Kunci: Persaingan Usaha, Monopoli, BUMN

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	11 Aug 2022 04:21
Last Modified:	11 Aug 2022 04:21
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7515

Actions (login required)

View Item