Sianipar, Bryan Terra Alderino and Pujiyono, Pujiyono and Rochaeti, Nur (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KEPADA PELAKU TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. _009 PDN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text 009 Bryan Terra Alderino Sianipar - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text 009 Bryan Terra Alderino Sianipar - abstrak.pdf Download (57kB)
	Text 009 Bryan Terra Alderino Sianipar - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text 009 Bryan Terra Alderino Sianipar - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text 009 Bryan Terra Alderino Sianipar - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text 009 Bryan Terra Alderino Sianipar - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text 009 Bryan Terra Alderino Sianipar - dapus.pdf Download (125kB)

Abstract

Perkembangan zaman membuat pelanggaran terhadap hak privasi berkembang tidak lagi hanya pada ranah luring, namun juga pada ranah daring. Kebocoran data yang terjadi membawa kerugian terhadap masyarakat dimana kebocoran data dapat digunakan untuk tindak kejahatan lainnya. Perlindungan terhadap para korban kebocoran data masih belum cukup dikarenakan perlindungan terhadap korban pada saat ini diselesaikan dengan cara musyawarah. Pelaku kebocoran data pada saat ini masih belum dapat diselesaikan dan sanksi kepada instansi dan korporasi hanya berupa sanksi administratif. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kebocoran data pribadi dapat dilakukan melalui kebijakan hukum pidana dengan penerbitan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana kebijakan hukum terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia saat ini? (2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia dimasa yang akan datang?
Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap kebocoran data pribadi antara di Indonesia dengan di negara-negara tetangga seperti Inggris, Hongkong, Malaysia dan Singapura.
Hasil penelitian ini bahwa kebijakan perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak privasi pada kasus kebocoran data pribadi pada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sehingga belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi, sebagai bagian dari hak privasi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi memberikan pengaturan yang membahas lebih detail mengenai perlindungan data pribadi dan penyelesaian terhadap korban dan sanksi kepada para pelaku baik perorangan maupun instansi dan korporasi.
Kata Kunci: Data Pribadi, Kebocoran Data, dan Kebijakan Hukum Pidana.

Actions (login required)

View Item