Ramadhani, Astrid Puspita and Njatrijani, Rinitami and Ayu Musyafah, Aisyah (2022) IMBAS COVID-19 DI SEKTOR ANGKUTAN DARAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 41 TAHUN 2020 -059 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Pada akhir tahun 2019, virus Covid-19 muncul dan menyebar di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dampak Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor, salah satunya sektor transportasi. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka mencegah penyebaran Covid-19. Salah satu dampak dari dikeluarkannya kebijakan tersebut ialah menghambat proses pemenuhan
kewajiban dalam perjanjian pengangkutan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas berlakunya
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 terhadap transportasi angkutan darat di Indonesia dan untuk memaparkan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi force majeure dalam perjanjian pengangkutan
yang diakibatkan oleh berlakunya aturan tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan
dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan untuk menganalisa penelitian hukum ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum atas berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 bagi pengangkut adalah para pihak dapat melakukan negosiasi perjanjian ulang, dengan ketentuan�ketentuan yang dapat memenuhi kepentingan para pihak. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab pengangkut apabila terjadi force majeure dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dapat menawarkan kompensasi berupa uang
kembali atau penjadwalan ulang (reschedule) atau melakukan negosiasi ulang perjanjian pengangkutan, sehingga melahirkan perjanjian yang baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah bagi para pihak yang terlibat.
Kata Kunci : Peraturan, Pandemi Covid-19, Perjanjian Pengangkutan, Force
Majeure

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	01 Aug 2022 03:35
Last Modified:	01 Aug 2022 03:35
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7415

Actions (login required)

View Item