Ramadhani, Astrid Puspita and Njatrijani, Rinitami and Musyafah, Aisyah Ayu (2022) IMBAS COVID-19 DI SEKTOR ANGKUTAN DARAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 41 TAHUN 2020. _059 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Astrid Puspita Ramadhani - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text Astrid Puspita Ramadhani - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Astrid Puspita Ramadhani - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text Astrid Puspita Ramadhani - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text Astrid Puspita Ramadhani - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text Astrid Puspita Ramadhani - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
	Text Astrid Puspita Ramadhani - dapus.pdf Download (98kB)

Abstract

Pada akhir tahun 2019, virus Covid-19 muncul dan menyebar di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dampak Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor, salah satunya sektor transportasi. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka mencegah penyebaran Covid-19. Salah satu dampak dari dikeluarkannya kebijakan tersebut ialah menghambat proses pemenuhan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 terhadap transportasi angkutan darat di Indonesia dan untuk memaparkan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi force majeure dalam perjanjian pengangkutan
yang diakibatkan oleh berlakunya aturan tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan untuk menganalisa penelitian hukum ini adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum atas berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 bagi pengangkut adalah para pihak dapat melakukan negosiasi perjanjian ulang, dengan ketentuan-ketentuan yang dapat memenuhi kepentingan para pihak. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab pengangkut apabila terjadi force majeure dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dapat menawarkan kompensasi berupa uang kembali atau penjadwalan ulang (reschedule) atau melakukan negosiasi ulang perjanjian pengangkutan, sehingga melahirkan perjanjian yang baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah bagi para pihak yang terlibat.
Kata Kunci : Peraturan, Pandemi Covid-19, Perjanjian Pengangkutan, Force Majeure

Actions (login required)

View Item