PASARIBU, MILENIA NANDA SARI and Widanarti, Herni and Prananda, Rahandy Rizki (2022) KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DAN UTANG PIUTANG DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN). _044 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text 044 Milenia Nanda Sari Pasaribu - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text 044 Milenia Nanda Sari Pasaribu - abstrak.pdf Download (72kB)
	Text 044 Milenia Nanda Sari Pasaribu - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text 044 Milenia Nanda Sari Pasaribu - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text 044 Milenia Nanda Sari Pasaribu - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text 044 Milenia Nanda Sari Pasaribu - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text 044 Milenia Nanda Sari Pasaribu - dapus.pdf Download (78kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP)
menganut asas monogami tidak mutlak yang memberikan kelonggaran suami dapat berpoligami dengan syarat tertentu. Karena UUP dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) tidak mengatur kedudukan harta perkawinan poligami secara rinci, dapat dimungkinkan timbul adanya konflik terutama dalam harta bersama. Konflik mengenai harta bersama seperti hutang yang dibebankan pada harta bersama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami ditinjau dari UUP dan KHI serta untuk menguraikan implikasi atas perjanjian utang yang dibebankan pada harta bersama dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma karena pembahasan mengenai
kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum. Sedangkan pendekatan empiris, melihat penerapan hukum dalam mengatur kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami sebagai kenyataan sosial karena data penelitian ini adalah data primer.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah harta yang dimiliki suami dan istri pertama sebelum perkawinan poligami menjadi harta bersama suami dan istri pertama. Setelah dilakukan perkawinan poligami, maka harta suami dibagi secara adil dengan masing-masing istri sehingga menjadi harta suami, istri pertama, kedua, ketiga
maupun keempat. Menurut KHI, kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah harta masing-masing istri terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama dihitung pada saat berlangsungnya perkawinan kedua, ketiga maupun keempat. Dalam perkawinan poligami apabila tanpa perjanjian kawin, maka harta menjadi milik bersama dan tidak ada pisah harta. Apabila timbul konflik utang yang dibebankan harta bersama dalam perkawinan poligami tanpa perjanjian kawin, maka menurut Pasal 35 Ayat (1) UUP yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, pertanggungjawaban atas utang tersebut ditanggung bersama antara suami dan para istri.
Kata Kunci : Perkawinan Poligami, Harta Bersama, Perjanjian Utang

Actions (login required)

View Item