HANIFATI, ANNISA and Adhim, Nur and Suradi, Suradi (2022) PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH SECARA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG. _040 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text 040 Annisa Hanifati - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text 040 Annisa Hanifati - abstrak.pdf Download (44kB)
	Text 040 Annisa Hanifati - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text 040 Annisa Hanifati - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text 040 Annisa Hanifati - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text 040 Annisa Hanifati - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB)
	Text 040 Annisa Hanifati - dapus.pdf Download (157kB)

Abstract

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dan harga yang paling berharga sehingga tidak jarang juga menimbulkan persengketaan tanah karena perbedaan pendapat mengenai letak, batas dan luas suatu bidang tanahnya. Ada berbagai pilihan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui mediasi yang akan ditawarkan pertama kali
oleh Kantor Pertanahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi serta mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil secara empiris dan data sekunder melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
melalui wawancara dan dengan studi kepustakaan yang kemudian data-data tersebut diolah menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi berperan sebagai pihak ketiga atau mediator sudah maksimal karena adanya faktor sumber daya manusia dan tempat mediasi yang cukup dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam proses penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Kata kunci: Sengketa Batas, Mediasi, Kantor Pertanahan

Actions (login required)

View Item