HIMAWAN, FAQIH and Hardjanto, Untung Sri and Saraswati, Retno (2022) TUGAS DAN KEWENANGAN TIM NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. _046 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Faqih Himawan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (980kB)
	Text Faqih Himawan - abstrak.pdf Download (164kB)
	Text Faqih Himawan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text Faqih Himawan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)
	Text Faqih Himawan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text Faqih Himawan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text Faqih Himawan - dapus.pdf Download (401kB)

Abstract

Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Undang-undang pengesahan tersebut mengatur ketentuan mengenai Badan-badan Pencegahan Korupsi. Tim
Nasional Pencegahan Korupsi bukan merupakan satu-satunya lembaga negara yang melaksanakan tugas dalam bidang pemberantasan korupsi. Lembaga negara di Indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan
Korupsi, dan Kejaksaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dan perbandingannya dengan ketentuan mengenai Badan-badan Pencegahan Korupsi serta koordinasi antara Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan Polri, KPK, dan Kejaksaan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan dan persamaan antara tugas dan kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan ketentuan Badan-badan Pencegahan Korupsi dalam Undang-Undang Pengesahan UNCAC. Koordinasi antar anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi dilakukan dalam hal penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi.
Selain itu, Tim Nasional Pencegahan Korupsi juga memiliki hubungan koordinasi dengan Polri, KPK, dan Kejaksaan dalam hal pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diwujudkan melalui Aksi Pencegahan Korupsi.
Kata Kunci: Pencegahan Korupsi, Badan Pencegahan Korupsi. Tim Nasional Pencegahan Korupsi.

Actions (login required)

View Item