HUTAGALUNG, GILBERD and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Indarja, Indarja (2022) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DIBIDANG PENUNTUTAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. _045 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Gilberd Hutagalung - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB)
	Text Gilberd Hutagalung - abstrak.pdf Download (122kB)
	Text Gilberd Hutagalung - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text Gilberd Hutagalung - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text Gilberd Hutagalung - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text Gilberd Hutagalung - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text Gilberd Hutagalung - dapus.pdf Download (583kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam hal Penuntutan di bidang Pidana.
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, dengan jenis data bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal dan dilakukan wawancara sebagai pendukung penelitian yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) Kedudukan Kejaksaan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan. Jika dilihat dari segi yuridis, Kejaksaan
berada pada eksekutif struktural. Namun demikian kedudukan Kejaksaan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia tidak diatur secara jelas dalam konstitusi, sehingga menimbulkan ambivalensi. Sebagai pengendali proses perkara Kejaksaan memiliki kedudukan yang sentral dalam pelaksanaan penuntutan berdasarkan kedudukannya Kejaksaan tidak sesuai dengan pelaksanaannya (dual obligation). Maka dalam menjalankan tugasnya Kejaksaan haruslah bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lainnya, dan (2) Pelaksanaan penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
Tindak Pidana Narkotika dengan NO. REG. PERKARA : PDM-33/ M.42/ Enz 2/ 05/2021. Penuntut Umum menyatakan terdakwa, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan enam bulan dan denda sebesar Rp. 800. 000.000,- subsider 3 bulan penjara,
dengan 4 unsur pidana yang terpenuhi serta hambatan yang dialami baik secara yuridis dan hambatan non yuridis.
Kata Kunci : Kedudukan, Pelaksana Kekuasaan Negara, Ketatanegaraan Republik Indonesia

Actions (login required)

View Item