Search for collections on Undip Repository

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap). 045 PD 2021

RAMDANI, Amalia Rahmawati and Santi Dewi, I.G.A. Gangga and Ardani, Mira Novana (2021) PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap). 045 PD 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Mengajukan permohonan pemberian hak milik di Kantor Pertanahan
merupakan suatu hal yang penting bagi perseorangan yang tanahnya belum
berstatus hak milik, dimana hak milik mempunyai sifat turun temurun, terkuat, terpenuh, dan tidak berjangka waktu. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, kebanyakan permintaan untuk memproses permohonan pemberian hak atas tanah
berasal dari bekas hak guna bangunan dan hak milik. Peraturan yang mengatur
pelaksanaan pemberian hak atas tanah yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala
BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian hak milik
atas tanah bekas hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, dan hambatan yang ada, serta solusinya. Metode penelitian menggunakan
pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu
studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberian hak milik atas tanah
bekas hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap berpedoman
pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, dimana
melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari persyaratan permohonan, pembayaran
PNBP, pengolahan data oleh petugas konstatasi, dan penerbitan SKPH. Hambatan
yang berasal dari pemohon yaitu banyak masyarakat tidak mengetahui persyaratan
dan prosedurnya, kurangnya kelengkapan dan ketidaksesuaian data pemohon. Hambatan yang berasal dari Kantor Pertanahan yaitu ketidaktelitian pegawai
dalam prosesnya, banyaknya permohonan pemberian hak yang masuk berdekatan, dan kurangnya SDM. Adapun solusinya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten
Cilacap dapat melakukan kerjasama dengan desa atau kelurahan untuk memberi
sosialisasi, dapat menerbitkan pedoman pelayanan, peningkatan kualitas
pelayanan, menambah SDM, dan kedisiplinan pegawainya. Kata Kunci : Pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Surat Keputusan

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 08 Jul 2022 07:48
Last Modified: 08 Jul 2022 07:48
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7240

Actions (login required)

View Item View Item