RAMDANI, Amalia Rahmawati and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi and Ardani, Mira Novana (2021) PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap). _045 Perdata 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Amalia Rahmawati Ramdani_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text Amalia Rahmawati Ramdani_ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text Amalia Rahmawati Ramdani_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text Amalia Rahmawati Ramdani_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text Amalia Rahmawati Ramdani_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
	Text Amalia Rahmawati Ramdani_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text Amalia Rahmawati Ramdani_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text Amalia Rahmawati Ramdani_DAFPUS.pdf Download (109kB)
	Text Amalia Rahmawati Ramdani_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Mengajukan permohonan pemberian hak milik di Kantor Pertanahan merupakan suatu hal yang penting bagi perseorangan yang tanahnya belum berstatus hak milik, dimana hak milik mempunyai sifat turun temurun, terkuat, terpenuh, dan tidak berjangka waktu. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, kebanyakan permintaan untuk memproses permohonan pemberian hak atas tanah berasal dari bekas hak guna bangunan dan hak milik. Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemberian hak atas tanah yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian hak milik atas tanah bekas hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, dan hambatan yang ada, serta solusinya.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu studi lapangan dan kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan proses pemberian hak milik atas tanah bekas hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, dimana melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari persyaratan permohonan, pembayaran PNBP, pengolahan data oleh petugas konstatasi, dan penerbitan SKPH. Hambatan yang berasal dari pemohon yaitu banyak masyarakat tidak mengetahui persyaratan dan prosedurnya, kurangnya kelengkapan dan ketidaksesuaian data pemohon. Hambatan yang berasal dari Kantor Pertanahan yaitu ketidaktelitian pegawai dalam prosesnya, banyaknya permohonan pemberian hak yang masuk berdekatan, dan kurangnya SDM. Adapun solusinya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dapat melakukan kerjasama dengan desa atau kelurahan untuk memberi sosialisasi, dapat menerbitkan pedoman pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan, menambah SDM, dan kedisiplinan pegawainya.
Kata Kunci : Pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Surat Keputusan

Actions (login required)

View Item