ADHIA, RAHMAWATI YURIST and Mahmudah, Siti and Sismarwoto, Edy (2020) TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM SITA BOEDEL PAILIT OLEH NEGARA (KEJAKSAAN) (KASUS PT ALIGA INTERNATIONAL PRATAMA NOMOR 156K/PDT.SUS-PAILIT/2015). _149 DG 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text 149 RAHMAWATI YURIST ADHIA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text 149 RAHMAWATI YURIST ADHIA - abstrak.pdf Download (88kB)
	Text 149 RAHMAWATI YURIST ADHIA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text 149 RAHMAWATI YURIST ADHIA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text 149 RAHMAWATI YURIST ADHIA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text 149 RAHMAWATI YURIST ADHIA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text 149 RAHMAWATI YURIST ADHIA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text 149 RAHMAWATI YURIST ADHIA - dapus.pdf Download (149kB)

Abstract

Kepailitan merupakan sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Setelah putusan pailit diucapkan, semua sita menjadi hapus dan yang berlaku hanyalah sita umum. Prakteknya, berbagai sita tersebut masih dapat berlaku setelah debitor diputus pailit, sehingga menyebabkan kurator tidak bisa melaksanakan tugasnya mengurus harta pailit debitor sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Aliga International Pratama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sita ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta tanggung jawab kurator dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sita boedel pailit oleh negara pada kasus PT Aliga International Pratama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya kurator melakukan penyitaan terhadap harta pailit yang telah disita oleh Penyidik.
Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dikaji menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang tidak mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan sita atau penyitaan, akan tetapi mengatur dua bentuk sita yaitu sita jaminan dan sita umum. Tanggung jawab kurator dalam sita pidana terhadap harta pailit tetap bisa dilaksanakan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus PT Aliga International Pratama telah tepat dalam menempatkan sita pidana dalam harta pailit ke dalam jurusdiksi peradilan pidana.
Kata kunci : Tanggung Jawab Kurator, Sita, Pertimbangan Hakim

Actions (login required)

View Item