SAMARA, RANA and Saptono, Hendro and Mahmudah, Siti (2021) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM DALAM E-RUPS PADA PERUSAHAAN TERBUKA. _076 DG 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text RANA SAMARA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text RANA SAMARA_ABSTRAK.pdf Download (49kB)
	Text RANA SAMARA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text RANA SAMARA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text RANA SAMARA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text RANA SAMARA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text RANA SAMARA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	Text RANA SAMARA_DAFPUS.pdf Download (186kB)

Abstract

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan mengundangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020 untuk mendukung penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi (E-RUPS) di tengah situasi pandemi. Salah satu pengaturan yang menarik dalam POJK ini adalah pengaturan tentang suara abstain, dimana pemegang saham yang abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham. Pengaturan ini dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan suara dan pengambilan keputusan dalam suatu RUPS.
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai kedudukan pemegang saham yang abstain serta akibat pemberian suara abstain tersebut terhadap pengambilan keputusan dalam E-RUPS pada Perusahaan Terbuka.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan laporan kajian bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Berdasarkan penelitian ini Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan pemegang saham yang abstain dalam RUPS diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/POJK.04/2020. Ketentuan ini bersifat melengkapi dan menambahkan ketentuan penghitungan suara abstain dalam RUPS pada Perusahaan Terbuka yang belum
diatur dalam UUPT. Dalam hal ini berlaku asas lex specialis derogat legi generali dengan POJK sebagai lex specialis dan UUPT sebagai lex generalinya. Akibat pemberian suara abstain dalam RUPS, suara tersebut digabungkan ke dalam perolehan suara mayoritas sehingga keputusan RUPS dapat diambil sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/POJK.04/2020. Namun, dalam hal tidak terdapat suara mayoritas, hal ini belum diatur dalam POJK maka suara abstain tetap menjadi abstain dan keputusan RUPS tidak dapat diambil karena kuorum keputusan tidak terpenuhi.
Kata Kunci: RUPS Elektronik, Suara Abstain

Actions (login required)

View Item