PRATAMA, Alexander RAMA and Mahmudah, Siti and Setyowati, Ro’fah (2020) TINJAUAN YURIDIS PEMBERESAN ASET BUMN PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT. _014 DG 2020. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text 141 Alexander Rama Pratama - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text 141 Alexander Rama Pratama - abstrak.pdf Download (5kB)
	Text 141 Alexander Rama Pratama - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text 141 Alexander Rama Pratama - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text 141 Alexander Rama Pratama - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text 141 Alexander Rama Pratama - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB)
	Text 141 Alexander Rama Pratama - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text 141 Alexander Rama Pratama - dapus.pdf Download (8kB)

Abstract

BUMN Persero merupakan suatu entitas usaha yang kekayaannya terpisah dari kekayaan negara dimana tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Namun layaknya entitas usaha yang bertujuan mengejar keuntungan pada umumnya, sering kali mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dan dinyatakan insolven pada proses kepailitan yang akhirnya berujung pada pemberesan aset. Namun, pada praktiknya pemberesan aset BUMN Persero kerap tidak selalu berhasil.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai pengaturan pemberesan aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit serta proses, hambatan dan solusi atas pemberesan aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit dengan metode pendekatan yuridis normative.
Dari penelitian dihasilkan bahwa pemberesan aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 11 UU BUMN dan Pasal 142 ayat 1 UU PT diatur di UU KPKPU. Perihal proses pemberesan BUMN Persero yang dinyatakan pailit dan insolven diatur pada Pasal 178 UU KPKPU dan untuk hambatan yang sering ditemui pada umumnya adalah perbedaan definisi kekayaan negara sehingga berdasarkan pendapat para ahli diperlukannya harmonisasi hukum mengenai kekayaan negara.
Kata kunci : BUMN, Kepailitan, Pemberesan

Actions (login required)

View Item