Adhymy, Muhammad Adhar and Hardjanto, Untung Sri and Herawati, Ratna (2021) PENINJAUAN KEMBALI (JUDICIAL REVIEW) OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERATURAN DAERAH. _003 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Adhar Adhymy_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text Muhammad Adhar Adhymy_ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text Muhammad Adhar Adhymy_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text Muhammad Adhar Adhymy_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text Muhammad Adhar Adhymy_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text Muhammad Adhar Adhymy_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text Muhammad Adhar Adhymy_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)
	Text Muhammad Adhar Adhymy_DAFPUS.pdf Download (81kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berwenang antara lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan uji materiil tersebut juga diperkuat dengan adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 yang secara jelas menyatakan bahwa kewenangan uji materiil terhadap Perda merupakan wewenang Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan uji materi muatan peraturan perundang-undangan (judicial review) di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kemudian mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan judicial review terhadap suatu peraturan daerah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan judicial review peraturan daerah oleh Mahkamah Agung diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti halnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Selain itu terdapat kendala dalam pelaksanaan judicial review terhadap peraturan daerah oleh Mahkamah Agung.
Kata Kunci : Judicial Review, Mahkamah Agung, Peraturan Daerah

Actions (login required)

View Item