ROSA, ZHAFIRA NAURA and Saraswati, Retno and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2021) TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MELAKSANAKAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. _037 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text ZHAFIRA NAURA ROSA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text ZHAFIRA NAURA ROSA_ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text ZHAFIRA NAURA ROSA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text ZHAFIRA NAURA ROSA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	Text ZHAFIRA NAURA ROSA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text ZHAFIRA NAURA ROSA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text ZHAFIRA NAURA ROSA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text ZHAFIRA NAURA ROSA_DAFPUS.pdf Download (77kB)

Abstract

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan acces to law and justice bagi rakyat miskin yang diberikan oleh Negara atas amanat dari konstitusi. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen dan political will pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai pengejawantahan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan program bantuan hukum kepada masyarakat miskin di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya yaitu bagaimana tugas dan fungsi Biro Hukum dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagaimana tata cara pelaksanaan bantuan hukum oleh Biro hukum serta kendala dan upaya apa yang dihadapi dalam melaksanakan bantuan hukum.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan serta menggunakan kajian pustaka. Data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku dan peraturan perundang-undangan serta wawancara pihak terkait sebagai data pendukung. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan bantuan hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas dan pengevaluasi jalannya program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH yang bekerjasama. Biro Hukum juga memiliki fungsi untuk menganggarkan serta menyalurkan dana APBN atau APBD kepada LBH yang sedang menjalankan kerjasama program bantuan hukum. Dalam menyelenggarakan bantuan hukum ditemukan beberapa kendala pula seperti minimnya anggaran dana untuk pelaksanaan bantuan hukum, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam substansi perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum, serta minimnya informasi dan sosialisasi terkait bantuan hukum itu sendiri. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan terus berupaya menganggarkan dana lebih untuk bantuan hukum serta memikirkan sumber-sumber pendanaan alternatif, terkait kendala substansi diperlukan kajian lebih lanjut dan mendalam terkait substansi yang menyebabkan penyimpangan
persepsi, serta diharapkan Biro Hukum dapat terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan informasi terkait bantuan hukum secara cuma-cuma.
Kata Kunci: Tugas dan Fungsi, Biro Hukum, Bantuan Hukum, Pemprov Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item