GUNAWAN, ADE and Soemarmi, Amiek and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2021) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. _023 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Ade Gunawan_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text Ade Gunawan_ABSTRAK.pdf Download (45kB)
	Text Ade Gunawan_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text Ade Gunawan_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Ade Gunawan_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB)
	Text Ade Gunawan_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)
	Text Ade Gunawan_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Ade Gunawan_DAFPUS.pdf Download (128kB)

Abstract

Indonesia merupakan suatu Negara Kesatuan yang bercirikan Negara Kepulauan. Sebagai Negara Kepulauan maka Indonesia terdiri dari wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau. Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola wilayah laut sejauh 12 Mil setelah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dihilangkan. Kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, pada penulisan hukum ini akan membahas bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatur kewenangannya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan apa faktor penghambat yang timbul dan faktor pendukung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis Data Sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai klarifikasi data yang didapat serta menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengolah data tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi berupa pengelolaan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dan Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2018 tentang RZWP3-K Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pertambak Garam sebagai pengaturannya. Hambatan yang ditemukan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki Peraturan Daerah untuk mengatur kewenangan pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk faktor pendukungnya adalah Peraturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang harmonis dan sinergis dimulai dari Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Agar kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi jawa tengah memiliki pengaturan yang jelas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Perlu merumuskan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Jawa Tengah sesuai karakteristik masyarakat pesisir dan kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah.
Kata Kunci: Kewenangan; Pembagian Urusan Pemerintahan; Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item