ANANDITYA, WINDY SHAFIRA and Indarja, Indarja and Wisnaeni, Fifiana (2022) TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. _016 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text WINDY SHAFIRA ANANDITYA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text WINDY SHAFIRA ANANDITYA - abstrak.pdf Download (165kB)
	Text WINDY SHAFIRA ANANDITYA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text WINDY SHAFIRA ANANDITYA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text WINDY SHAFIRA ANANDITYA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (908kB)
	Text WINDY SHAFIRA ANANDITYA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text WINDY SHAFIRA ANANDITYA - dapus.pdf Download (508kB)

Abstract

Proses Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah yang didasari oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana proses Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dan hambatan apa yang timbul serta upaya Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah mengatasinya. Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan berupa jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta metode yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan penelitian ini, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah didasari oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hambatan yang timbul dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah yaitu kurangnya
eksistensi tim sebagaimana berperan penting dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Kata Kunci : Biro Hukum, Penyusunan Peraturan Daerah, Produk Hukum Daerah, Provinsi Jawa Tengah

Actions (login required)

View Item