SUGANDA, ANCELMUS GADANG and Rozah, Umi and Astuti, A.M. Endah Sri (2021) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.). _003 PDN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Ancelmus Gadang S - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (795kB)
	Text Ancelmus Gadang S - abstrak.pdf Download (5kB)
	Text Ancelmus Gadang S - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text Ancelmus Gadang S - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text Ancelmus Gadang S - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text Ancelmus Gadang S - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text Ancelmus Gadang S - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text Ancelmus Gadang S - dapus.pdf Download (151kB)

Abstract

Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang mengatur tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Produk hukum yang dirumuskan untuk mencegah demonstrasi dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas nasional pasca kemerdekaan ini nyatanya masih eksis diterapkan setelah 76 tahun Indonesia merdeka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran baik di masa sekarang maupun di masa mendatang berikut penerapan hukumnya dalam putusan pengadilan.
Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk memecahkan permasalahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi terhadap tindak pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946, sedangkan dimasa mendatang dirumuskan dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP. Adapun penerapannya dalam putusan pengadilan menunjukan urgensi reformulasi hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut.
Kata Kunci : Kebijakan Fromulasi, Berita Bohong, Keonaran

Actions (login required)

View Item