EKA TIDAR BRAMANTYA, NOUVAL and Mahmudah, Siti and Saptono,, Hendro (2022) PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH PEMEGANG POLIS TERHADAP PT ASURANSI JIWA KRESNA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.PST).-016 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Perusahaan asuransi menjadi institusi yang mampu memberikan proteksi bagi
masyarakat dari risiko yang mungkin menimbulkan kerugian atas harta kekayaan
ataupun jiwa seseorang. Masyarakat dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan
asuransi dengan melakukan perjanjian menggunakan polis asuransi, di mana pihak
yang mengalihkan risiko (tertanggung) akan membayar sejumlah premi yang
diperjanjikan dan perusahaan asuransi (penanggung) akan membayar ganti rugi
terhadap tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung
(evenemen). Hubungan tersebut menjadikan perusahaan asuransi berkedudukan
sebagai debitor, sedangkan masyarakat yang menjadi nasabah/pemegang polis
berkedudukan sebagai kreditor. Dalam penulisan hukum ini, penulis berfokus pada
kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Asuransi Jiwa Kresna.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini
menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif
analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu�satunya pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengajuan permohonan
pernyataan pailit dan PKPU terhadap perusahaan asuransi diatur dengan Undang�Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan
pelaksanaannya. Dengan demikian, penulis kurang sependapat dengan Putusan
Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, di mana Majelis Hakim menerima
permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang polis tanpa perantara Otoritas Jasa
Keuangan dengan mengacu pada asas fiktif positif sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, Asuransi, OJK

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	30 Oct 2023 08:19
Last Modified:	30 Oct 2023 08:19
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6583

Actions (login required)

View Item