BRAMANTYA, NOUVAL EKA TIDAR and Mahmudah, Siti and Saptono, Hendro (2022) PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH PEMEGANG POLIS TERHADAP PT ASURANSI JIWA KRESNA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.PST). _016 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Nouval Eka Tidar Bramantya - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text Nouval Eka Tidar Bramantya - abstrak.pdf Download (10kB)
	Text Nouval Eka Tidar Bramantya - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text Nouval Eka Tidar Bramantya - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	Text Nouval Eka Tidar Bramantya - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text Nouval Eka Tidar Bramantya - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text Nouval Eka Tidar Bramantya - dapus.pdf Download (139kB)

Abstract

Perusahaan asuransi menjadi institusi yang mampu memberikan proteksi bagi masyarakat dari risiko yang mungkin menimbulkan kerugian atas harta kekayaan ataupun jiwa seseorang. Masyarakat dapat mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi dengan melakukan perjanjian menggunakan polis asuransi, di mana pihak
yang mengalihkan risiko (tertanggung) akan membayar sejumlah premi yang diperjanjikan dan perusahaan asuransi (penanggung) akan membayar ganti rugi terhadap tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung (evenemen). Hubungan tersebut menjadikan perusahaan asuransi berkedudukan sebagai debitor, sedangkan masyarakat yang menjadi nasabah/pemegang polis berkedudukan sebagai kreditor. Dalam penulisan hukum ini, penulis berfokus pada kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Asuransi Jiwa Kresna.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap perusahaan asuransi diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, penulis kurang sependapat dengan Putusan
Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, di mana Majelis Hakim menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang polis tanpa perantara Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada asas fiktif positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, Asuransi, OJK

Actions (login required)

View Item