DEWI, NATALIA NANDA EKA and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2022) KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. _010 Acara 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text 010 NATALIA NANDA Eka Dewi - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
	Text 010 NATALIA NANDA Eka Dewi - abstrak.pdf Download (65kB)
	Text 010 NATALIA NANDA Eka Dewi - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text 010 NATALIA NANDA Eka Dewi - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	Text 010 NATALIA NANDA Eka Dewi - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB)
	Text 010 NATALIA NANDA Eka Dewi - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text 010 NATALIA NANDA Eka Dewi - dapus.pdf Download (177kB)

Abstract

Putusan hakim merupakan muara dari suatu sistem peradilan namun disparitas pidana masih seringkali terjadi di masyarakat. Hal inilah yang mendasari diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan juga pelaksanaan dari Perma tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mencakup penelitian mengenai asas hukum, sistematika hukum yang ditelaah melalui peraturan perundang-undangan dan juga bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data yang digunakan dengan menempatkan aturan-aturan hukum sebagai faktor penentu hasil suatu penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana sebagai pelengkap guna mengisi kekosongan dan kekurangan hukum acara pada badan peradilan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur persoalan
terkait pedoman pemidanaan. Kemudian dalam pelaksanaannya Hakim dapat mengikuti tahapan-tahapan sesuai yang tercantum dalam Perma.
Kata Kunci: Pedoman Pemidanaan; Tindak Pidana Korupsi; Disparitas Pidana

Actions (login required)

View Item