THOMAS, PRIMA and Cahyaningtyas, Irma and Aidi, Zil (2022) KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM KEPAILITAN DALAM HAL BARANG BUKTI MERUPAKAN HARTA PAILIT. _022 Acara 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text PRIMA THOMAS - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text PRIMA THOMAS - abstrak.pdf Download (59kB)
	Text PRIMA THOMAS - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text PRIMA THOMAS - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text PRIMA THOMAS - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text PRIMA THOMAS - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text PRIMA THOMAS - dapus.pdf Download (136kB)

Abstract

Menurut hukum positif di Indonesia, sita pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di satu sisi dalam lapangan hukum perdata, dikenal istilah sita umum kepailitan yang berarti semua harta pailit debitor pailit dikenakan sita umum selaras yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Penerapan sita umum atas harta pailit merupakan implementasi adanya prinsip paritas creditorium dan parri passu prorata parte sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya dualisme sita pidana dengan sita umum kepailitan, menimbulkan permasalahan hukum mengenai bagaimana kedudukan sita pidana terhadap sita umum kepailitan dalam hal barang bukti merupakan harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatif kedua sita tersebut dan bagaimana kedudukan sita pidana terhadap sita
umum kepailitan Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data primer dan sekunder dengan berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Pertama, Sita pidana sebagai tindakan penyitaan untuk mengambil alih suatu benda untuk kepentingan
pembuktian, sementara sita umum bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor pailit. Kedua, berdasarkan aspek filosofis, normatif, dan urgensi sita pidana dapat didahulukan daripada sita umum.
Kata kunci: Sita Pidana; Sita Umum; Barang Bukti; Harta Pailit

Actions (login required)

View Item