MARSELLA, VIDIANA and Wisnaeni, Fifiana and Soemarni, Amiek (2022) FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADISANA, KECAMATAN BUMIAYU, KABUPATEN BREBES DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA .-025 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak hanya dilakukan oleh Kepala
Desa dan Perangkat Desa, namun terdapat Badan Permusyawaratan Desa sebagai
perwakilan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi
legislasi yang berkaitan dengan penyusunan peraturan desa sebagaimana diatur
xv
dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Adisana,
Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dalam penyusunan peraturan desa sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam
penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa
Adisana.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat
deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder
sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dan
didukung dengan wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder. Metode yang
digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data terkumpul dengan analisis
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Adisana dalam Penyusunan Peraturan Desa belum sesuai dengan
teknik penyusunan Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.
Hal tersebut disebabkan, peraturan desa yang terdapat di Desa Adisana hanya
berkaitan dengan Peraturan Desa tentang APBDes, Pengelola Keuangan Desa, dan
RPJM Desa yang dibuat mengacu pada peraturan sebelumnya, tidak
memperhatikan kembali ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang�undangan. Kemudian belum banyak produk hukum yang dikeluarkan berkaitan
dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan fungsi terhambat karena
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor
internal yakni berkaitan dengan sumber daya manusia, di mana anggota Badan
Permusyawaratan Desa Adisana kurang memahami akan peran dan fungsinya serta
usia anggota yang sudah berusia lanjut, kemudian faktor finansial tidak adanya
anggaran pendapatan dan belanja desa yang dialokasikan untuk membuat peraturan
desa. Faktor eksternal yakni berkaitan dengan kultur masyarakat Desa Adisana
yang sulit menerima hal yang sudah dirumuskan.
Kata Kunci : Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	14 Jun 2022 02:44
Last Modified:	14 Jun 2022 02:44
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6445

Actions (login required)

View Item