MARSELLA, VIDIANA and Wisnaeni, Fifiana and Soemarmi, Amiek (2022) FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADISANA, KECAMATAN BUMIAYU, KABUPATEN BREBES DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA. _025 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Vidiana Marsella - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB)
	Text Vidiana Marsella - abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Vidiana Marsella - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text Vidiana Marsella - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text Vidiana Marsella - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (952kB)
	Text Vidiana Marsella - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text Vidiana Marsella - dapus.pdf Download (131kB)

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, namun terdapat Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi legislasi yang berkaitan dengan penyusunan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dalam penyusunan peraturan desa sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Adisana.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dan
didukung dengan wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data terkumpul dengan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Adisana dalam Penyusunan Peraturan Desa belum sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Hal tersebut disebabkan, peraturan desa yang terdapat di Desa Adisana hanya
berkaitan dengan Peraturan Desa tentang APBDes, Pengelola Keuangan Desa, dan RPJM Desa yang dibuat mengacu pada peraturan sebelumnya, tidak memperhatikan kembali ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian belum banyak produk hukum yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan fungsi terhambat karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni berkaitan dengan sumber daya manusia, di mana anggota Badan Permusyawaratan Desa Adisana kurang memahami akan peran dan fungsinya serta usia anggota yang sudah berusia lanjut, kemudian faktor finansial tidak adanya
anggaran pendapatan dan belanja desa yang dialokasikan untuk membuat peraturan desa. Faktor eksternal yakni berkaitan dengan kultur masyarakat Desa Adisana yang sulit menerima hal yang sudah dirumuskan.
Kata Kunci : Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

Actions (login required)

View Item