Search for collections on Undip Repository

PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.- 024 HTN 2022

NURUL AINI, ANISA and Tyesta ALW, Lita and Saraswati, Retno (2022) PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.- 024 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang
merupakan kewenangan baru bagi DPD, yang merupakan bagian dari implementasi
fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD. Pengaturan tersebut termaktub dalam
Pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang
merupakan bagian dari evaluasi peraturan perundang-undangan, hal tersebut
dikarenakan pemantauan dan peninjauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
menilai, mengamati dan mengetahui hasil dari pelaksanaan suatu peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan diteliti
lebih lanjut yakni, bagaimana mekanisme yang diterapkan DPD dalam
melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang serta kendala
yang dialami oleh DPD dalam melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap
undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif,
didapatkan kesimpulan bahwa, walaupun DPD belum mengeluarkan peraturan
terkait mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, DPD
telah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang melalui
Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPD
RI/VII/2020-2021 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Namun keberadaan Peraturan DPD terkait tindak lanjut
mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, sangatlah
diperlukan karena berperan sebagai pedoman bagi DPD dalam menjalankan
kewenanggannya untuk memperoleh hasil yang komprehensif, efektif dan efisien.
Kata Kunci: Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang;
pengawasan; Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 14 Jun 2022 02:34
Last Modified: 14 Jun 2022 02:34
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6443

Actions (login required)

View Item View Item