AINI, ANISA NURUL and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Saraswati, Retno (2022) PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN._024 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Anisa Nurul Aini_abstrak.pdf Download (267kB)
	Text Anisa Nurul Aini_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Anisa Nurul Aini_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Anisa Nurul Aini_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (964kB)
	Text Anisa Nurul Aini_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Anisa Nurul Aini_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text Anisa Nurul Aini_dapus.pdf Download (715kB)
	Text Anisa Nurul Aini_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan kewenangan baru bagi DPD, yang merupakan bagian dari implementasi fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD. Pengaturan tersebut termaktub dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan bagian dari evaluasi peraturan perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan pemantauan dan peninjauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai, mengamati dan mengetahui hasil dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yakni, bagaimana mekanisme yang diterapkan DPD dalam melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang serta kendala yang dialami oleh DPD dalam melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap
undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, didapatkan kesimpulan bahwa, walaupun DPD belum mengeluarkan peraturan terkait mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, DPD telah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang melalui Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPD RI/VII/2020-2021 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun keberadaan Peraturan DPD terkait tindak lanjut mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, sangatlah
diperlukan karena berperan sebagai pedoman bagi DPD dalam menjalankan kewenangannya untuk memperoleh hasil yang komprehensif, efektif dan efisien.
Kata Kunci: Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang;
pengawasan; Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Actions (login required)

View Item